Tarif pph ps 4 ayat 2
WebAug 20, 2024 · Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2. Setiap tarif PPh berbeda, berdasarkan jenis penghasilannya, dan berikut daftar tarifnya. Tarif sebesar 25% untuk penghasilan berupa hadiah undian (PP No. 132 Tahun 2000). Tarif sebesar 20% untuk penghasilan berupa bunga deposito serta jenis-jenis tabungan dan obligasi negara (PP No. 131 Tahun 2000). WebSep 19, 2024 · Tarif PPh 23 sebesar 15%. Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, …
Tarif pph ps 4 ayat 2
Did you know?
WebDec 12, 2024 · Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 Ada berbagai macam jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 dan setiap penghasilan memiliki tarif yang berbeda beda yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Bunga deposito, jenis-jenis tabungan, SBI, dan diskon jasa giro dikenakan tarif 20% (PP No 131 Tahun 2000). WebFeb 27, 2024 · Denda telat bayar pajak PPh Pasal 4 ayat 2 setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. Perhitungan denda dimulai dari tanggal jatuh tempo sampai pelunasan pajak. Selain itu ada juga denda telat lapor PPh Pasal 4 ayat 2 dimana dikenakan biaya sebesar Rp.100.000 per SPT.
WebOct 1, 2024 · PPh pasal 17 ayat 2 (b). Poin ini berisi tarif khusus bagi wajib pajak badan yang berstatus perusahaan terbuka dengan jumlah saham sekitar 40% beredar dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bagi wajib pajak badan dengan klasifikasi tersebut, tarif pajak penghasilan yang dibebankan 5% di bawah tarif pajak penghasilan … WebTarif PPh Pasal 4 Ayat 2 bervariasi, tergantung objeknya dengan variasi 0,1% hingga 25%. Gunakan aplikasi PPh Final 0,5% OnlinePajak untuk menghitung dan membayar pajak …
WebPPh Pasal 4 Ayat 2 UU PPh - PASAL 4 AYAT 2 Penghasilan di bawah ini dapt dikenai pajak bersifat final : 1. Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat … WebTarif pengenaan PPh Pasal 4 ayat 2 untuk objek pajak bunga deposito/tabungan, diskonto SBI, dan jasa giro (kecuali yang diterima bank, dana pensiun, tabungan kepemilikan …
Websewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, karena dalam Pasal 23 ayat (4) huruf bUU 36 tahun 2008 dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23. 2% x jumlah bruto. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi. sejak 1 Januari 2009.
WebPajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah: 5% x Rp50.000.000,00= Rp2.500.000,00 15% x Rp25.000.000,00= Rp3.750.000,00 (+) Jumlah Rp6.250.000,00 Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP adalah: 5% x 120% x Rp50.000.000,00= Rp3.000.000,00 long sleeve t shirt hs codeWebpph kurang / a. pph yang kurang dibayar (pph ps. 29) b. pph yang lebih dibayar (pph ps. 28a) angsuran pph a. penghasilan yang menjadi dasar hopes cap inc logoWebJan 18, 2024 · Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif PPh 23 dan objek … long sleeve t-shirt layoutWebApr 10, 2024 · PPh Pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23 : Terdiri dari 2 menu yaitu “Daftar BP Ps 4(2), 15, 22,23” dan “Rekam BP Ps 4(2), 15, 22,23”. ... Jika pada identitas lawan transaksi diinput NIK, tarif akan tertulis sesuai tarif normal namun hitungan PPh yang dipotong/dipungut akan otomatis 100% lebih tinggi. longsleeve t shirt herenWebSep 28, 2024 · Untuk tarif PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi sesuai PP Nomor 9 Tahun 2024 adalah sebagai berikut: a. Tarif sebesar 1,75 persen dikenakan terhadap … long sleeve t shirt lightweight menWebMar 11, 2024 · PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final adalah pengenaan pajak langsung ketika wajib pajak mendapatkan gaji atau penghasilan. Pungutan PPh final ini bersifat langsung ... Tarif PPh Final (PPh pasal 4 ayat 2) Pin. Sebelum mempersiapkan laporan pajak maupun menyusun SPT bulanan, perlu diketahui bahwa tarif pph final berbeda-beda sesuai … long sleeve t shirt measurementsWebAug 12, 2024 · Pajak Penghasilan Pasal 21. PPh pasal 21 adalah Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU … hopes championship 2022